BUDAYA POLITIK

MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas TIK

Kelas XI semester I

Disusun Oleh :

Septia Tri Nugraheni

XI IPS 3 (24)

Tahun Ajaran 2012/2013

SMA Negeri 2 Ungaran

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya bisa menyelesaikan sebuah karya tulis dengan tepat waktu.

Berikut ini saya sebagai penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Budaya Politik", yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari apa pengertian, tipe budaya politik sampai dengan perkebangan dari budaya politik itu sendiri.

Melalui kata pengantar ini saya lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.

            Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

                                                                                              Ungaran, 2 Oktober 2012

                                                                                                 Septia Tri Nugraheni

DAFTAR ISI

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

                  A.  LATAR BELAKANG

                  B. RUMUSAN MASALAH

BAB II KERANGKA TEORITIS

A.   PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

B.   SISTEM POLITIK SEBAGAI OBJEK BUDAYA POLITIK

                  C.  KOMPONEN BUDAYA POLITIK

                  D.  NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK

                  E.  TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK

                  F.   PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT GREERT

                  G.  TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

                  H.   PENGERTIAN SOSIALISASI DAN PERKEMBANGAN BU-POL

                   I.   PROSES SOSIALISASI POLITIK

`                 J.  SARANA SOSIALISASI POLITIK

BAB III PENUTUP

                  A. KESIMPULAN 

                  B. SARAN

   DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas.

B.  RUMUSAN MASALAH

ü  Apa arti Budaya Politik?

ü  Bagaimana budaya politik di Indonesia?

ü  Bagaimana tipe tipe budaya politik?

ü  Apa saja nilai-nilai politik otoriter?

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A.          PENGERTIAN

·                   Menurut Almond dan Verba, dalam bukunya The Civic Culture (budaya politik kewarganegaraan) menyatakan bahwa ’’ budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat di mainkan dalam sebuah sistem politik.Kemudian Lary Diamond, ahli politik yang menekuni tentang perkembangan penelitian mengenai budaya politik seebagai keyakian, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan dialokasikan evluasi suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu.Atau secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.

·                     Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

·                     Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

·                     Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

·                     Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.

Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu :

1. Orientasi individu dalam system politik  dapat dilihat dari 3 komponen :

a. Orientasi kognitif : berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang :

- system politik.

- tokoh pemerintahan

- kebijakan pemerintahan

- Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara,   lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll.

b. Orientasi Afektif : menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu     pada system politik.  Seperti – perasaan khusus terhadap aspek     system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system       politik.  Orientasi   afektif       ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.      

c. Orientasi Evaluatif : berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan   pertimbangan politik.                      

                            

2. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau         golongan.  Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap          permusuhan menimbuklkan konflik.

B.           SISTEM POLITIK SEBAGAI OBJEK BUDAYA POLITIK :
• sistem politik
        Sistem politik: didefinisikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan ’’keputusan-keputusan mengikat’’ suatu masyarakat.Unit sistem politik adalah tindakan-tindakan politik.Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukkan sistem politik.Output dalam bentuk keputusan dan tindakan politik.Jika memuasakan membangkitkan dukungan, dan jika sebaiknya akan melahirkan tuntuan baru.
• Sistem politik sebagai obyek budaya politik
        Oleh David Easton, diberi pengertian : sebagai seperangkat interaksi yang diabstrakkan, di mana nilai-nilai dialokasikan terhadap masyarakat.Dengan kata lain, sistem politik merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan) yang bersifat otoratif.Untuk menggabarkan cara bekerjanya sistem politik (David Easton)

C.           KOMPONEN BUDAYA POLITIK :
1. bersifat kognitif
        Meliputi pengetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, Pemilu/pemilukada, partai politik, fungsi DPR/DPRD, Partai politik dsb.

2. bersifat afektif

        Menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politikcontoh: persaan optimis bahwa Pemikada langsung dpat memperoleh kepala daerah yang lebih berkualitas dan lebih dekat dengan rakyat.

3. bersifat evaluative

        Mengkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagimana peran indivu di dalamnya.contoh: komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pimiluka langsung sesaui dengan aturan main.

D.         NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK

Sistem politik yang dianut oleh suatu negara secara sederna dapat digonngkan ke dalam sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter, maka budaya politik itu dapat bersifat demokratis dan otoriter.
Nilai-nilai budaya politik demokrasi, Nilai-nilai budaya politik otoriter :
a.  Egalitarian
b.  Pluralisme
c.  Terbuka
d.  Dialogis
e.  Persuasif
f.   Pemilihan
g.  Independesi tinggi Feodal
h.  Homogin
i.   Tertutup
j.   Dogmatis
k.  Represif
l.   Penunjukan
m. Dependensi yang tinggi

E.          TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK

a. Budaya politik parokial
          Bahwa individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah dan pada umumnya tidak merasa terlibat.Sehingga masyarakat yang bertipe budaya politik parokial dapat pula dikatakan memiliki ciri antara lain tidak memiliki orentasi atau pandangan sama sekali baik berupa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan penilain (evaluasi) terhadap obyek politik (sistem politik).  Ciri-ciri :

- lingkupnya sempit dan kecil

- masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta hurup.

-  Spesialisasi kecil belum berkembang.

- Pemimpin politik  biasanya berperan ganda bidang  ekonomi,

- masyarakatnya cenderung  tidak menaruh minat terhadap objek

- masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan

b.Budaya politik subyek
        Budaya politik subyek jikasuatu masyarkat terdapat frekuansi orintasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan obyek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri :

- Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang-undang.

- Tidak melibatkan diri pada politik atau golput.

- masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap system

  politik.

- Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau

  output

- Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh.

c.Budaya politik partisipan
        Memiliki orientasi terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (input, output) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, ia disamping aktif memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (input) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (output). Ciri-ciri :

- Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif

  dalam kehidupan politik.                         

- Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya

  sekedar memberikan suara dalam pemilu.                    

- Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system

  politik

- Dapat menilai dengan penuh kesadaran  baik input maupun output

  bahkan posisi dirinya sendiri.                 

F. PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT GREERT
a.Budaya politik abangan
        Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.Semacam PKI dan PNI
b. Budaya politik santri
        Budaya politik santri adalah budaya masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan khususnya agama Islam.Pada masa lalu, kelompoksantri cenderung berafiasai pada partai NU, atau Masyumi.Kini, mereka berafialiasi pada partai seperti PKS, PKB, PPP dan partai berbasis islam lainnya.
c.Budaya politik priayi
        Budaya politik priayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.Kelompok priayi sering kali dikontraskan dengan kelompok petani.Pada masa lalu, kelompok masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI.Kini, mereka berafiliasi dengan partai Golkar.

G.         TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

1. Sebelum terbentuknya negara RI adalah kedualatan rakyat
        Bung Hatta menunjukkan pijkakan budaya demokrasi itu sebenarnya tidak asing bagi rakyat indonesia, kerna tiga sifat utama yang dikandungnya, cita-cita rapat, cita-cita protes massa, cita-cita tolong menolong telah dikenal dalam demokrasi tua di tanah air kita.
Sedangkan Kuntowijoyo (1999) menatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa yaitu afirmatif (pengukuh kekeuasaan) yang feodalistik yang merupakan tradisi politik BU (BUDI UTOMO) dan budaya politik critical (pengawas terhadap kekusaan) yang demokratis sebagai tradisi politik SI (Serikat Islam).
        Ketegangan antara budaya politik feodalistik dan budaya demokNGKrasi terlihat dari pendapatnya Soetatmo dan dr.Tjipto Mangungkusumo.
        Soetatmo: melihat dari segi budaya, budaya jawa sejak zaman pergerakan nasional telah mendominasi.
        Dr.Tjipto Mangukusumo: melihat dari segi ideal dari kepentingan politik bahwa masyarakat majemuk indonesia lebih tepat dikembangkan sebagai negara kesatuan yang menunung tinggi kemajemukan.Negara yang menunjung tinggi kememukan adalah negara demokratis.


        Dengan demikian meskipun dalam masyarakat indonesia sebelum kemedekaan telah memiliki potensi budaya politik demokrasi atau budaya politik partisipan, tetapi juga masih dibarangi dengan kuatnya paham feodalisme.Berkembang tuan dan kauala yang dapat mendorong budaya bertipe parokial kerena masyarakat dikelompokkan atas ’’wong gede’’ dengan ’’wong cilek’’.Solidaritas kelompok yang kuat dapat mendorong peran politik yang berkembang hanya sebatas berorientasi kepada ikat kelompok.

2. Setelah Indonesia merdeka
        Pada masa demokrasi terpimpin budaya politiknya adalah budayaØ feodalistik yang mana dengan konsep negara igralistik (satu kesatuan) dengan konsepsi presiden, dengan slogam bahwa semua anggota keluarga harus makan di satu meja dan bekerja di satu meja untuk menganjurkan pembentukan kabinet gotong royong, yang terdiri dari semua partai besar dan mewakili aliran pemikiran nasioalis, Islam, komunis.
        Kondisi ini berkelanjutan pada masa orde baru di mana lembagaØ kepresidenan sangat dominan bahkan ada kesan sakral dari kritik dan kontrol rakyat
        Pada masa orde reformasi, dengan amandemen UUD 1945 maka pemgembanganØ kelembangaan negara terutama atara eksekutif dengan legislatif dikembangkan pada posisi yang sama kuat.Kembagaan negara untuk mendukung negara demokrasi dan negara hukum juga berkembang pesat dewasa ini kiat mengenal: MK,KY,Komnas HAM, KPK,OMBUSMAN.

H.         PENGERTIAN SOSILISASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA

       POLITIK

1.          Pengertian
        Gabriel A. Almondl
Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

        David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”l
Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

        Richard E. Dawson dkk.l
Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

I.           PROSES SOSIALISASI POLITIK
        Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.  Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.o
        Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal,o seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).  Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan merekao yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

J.   SARANA SOSIALISASI POLITIK
 Keluarga                                                  Sekolah
 Partai Politik                                             Media massa
 Kelompok bergaul                                     Perkejaan

BAB III

PENUTUP

A.          KESIMPULAN

Budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang di anut oleh sekelompak masyarakat, bangsa, atau negara yang di yakini sebagai pedoman dalam melaksanaakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.  Memiliki 3 tipe budaya politik : budaya politik Parokial, budaya politik subyek dan budaya politik pastisipan. Beberapa komponen budaya politik : bersifat kognitif, bersifat afektif dan bersifat evaluative

B.           KRITIK DAN SARAN

        Dalam masyarakat indonesia sebelum kemedekaan telah memiliki potensi budaya politik demokrasi atau budaya politik partisipan, tetapi juga masih dibarangi dengan kuatnya paham feodalisme.  Itulah akhir yang dapat membentuk budaya politik Indonesia.  Berbeda faham dan kepercayaan bukan hal yang menghalangi sebuah budaya politik disuatu Negara.  Seperti halnya Indonesia, jadikan perbedaan itu dasar budaya politik yang beraneka ragam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber : http://kendesdesdotcom.wordpress.com/2011/08/21/materi-pkn-kelas-xi-budaya-politik/

Sumber : http://halil-materipkn.blogspot.com/2009/12/bab-1-budaya-politik.html

Sumber : http://bilasipaus.blogspot.com/2010/11/rangkuman-bab-1-budaya-politik.html